Tugas 3 Perekonomian Indonesia

1)       Penjelasan singkat mengenai :

a.        Neraca pembangunan :

                                                               i.      NI (National Income) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu yang dinyatakan dengan satuan uang

                                                              ii.      GNP (Gross National Product) atau PNB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu yang diatur dalam satuan uang,dimana penghasilan barang dan jasa tersebut adalah penduduk /Warga negara didalam negeri ditambah penduduk/Warga negara tersebut diluar negeri

                                                            iii.      GDP (Gross Domestic Product) atau PDB dihitung dengan cara menjumlahkan semua dari hasil warga negara yang bersangkutan didalam negeri ditambah warga negara asing yang bekerja dinegara bersangkutan.

b.       Modal Asing :

                                                               i.      Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

                                                              ii.      Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

                                                            iii.      Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

c.        Hutang Luar Negeri : sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

2)       Manfaat dari modal asing ialah :

a.        Memenuhi kebutuhan modal dalam negeri. Karena kemampuan menabung masyarakat Indonesia masih belum sempurna, maka penanaman modal asing masih dibutuhkan.

b.       Membantu masyarakat Indonesia dalam mengelola berbagai sektor yang belum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam dalam negeri.

c.        Mengefisienkan berbagai produksi untuk jenis-jenis komoditi tertentu yang dapat dikelola dengan lebih baik oleh investor asing.

d.       Mendapatkan ilmu atau kemampuan dengan belajar pada investor-investor asing yang berinvestasi di dalam negeri.

e.       Membantu pemerintah dalam membuka pusat usaha baru di tempat-tempat yang selama ini jauh dari kegiatan ekonomi.

3)       Dampak hutang luar negeri terhadap pembangunan Indonesia yaitu :

a.        Dalam jangka pendek:

                                                               i.      Dapat menutup defisit APBN, sehingga pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

                                                              ii.      Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional.

                                                            iii.      Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kemakmuran masyarakat dapat meningkat.

b.       Dalam jangka panjang :

                                                               i.      Dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.

Sumber:

Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Depok : Gunadarma.

puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?PublishedID=AKU00020107

petanitangguh.blogspot.com/2010/06/penanaman-modal-asing.html

id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

id.wikipedia.org/wiki/Hutang_luar_negeri

Tugas 2 Perekonomian Indonesia

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI

Anggota Kelompok :

Sita Bungadia (26210575)

Alfian Nurmansyah (20210534)

Agung Satrio (20210312)

Dhony Aditya (21210942)

Nur Rachman I.E.W (29210304)

Kelas : 1EB01

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Tahun Akademik 2010/2011

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. bahwa penulis telah menyelesaikan tugas mata kuliah Pengantar Bisnis dengan membahas franchise dalam bentuk makalah.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1.      Ibu dosen bidang studi Perekonomian Indonesia yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini.

2.      Orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga tugas ini selesai.

Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.

PENDAHULUAN

PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Menurut Undang-Undang Terkait

1.      Lama          : PMA        UU No. 1/ 1967

PMDN     UU No. 6/1968

2.         Revisi   : PMA        UU No. 11/1970

PMDN     UU No. 12/1970

·        Penanaman Modal Asing  Penanaman modal asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman modal tersebut secara langsung. (Pasal 1)

·        Sedangkan Modal Asing itu sendiri adalah Alat pembayaran luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia. Termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru milik orang asing yang diimpor. (Pasal 2)

*Ketentuan-ketentuan

·        Perusahaan yang dimaksud harus berbentuk Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya berada di Indonesia atau sebagian besar berada di Indonesia (Pasal 3)

·        Perusahaan asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja WNI dengan tujuan suatu saat tenaga kerja WNA dapat digantikan oleh tenaga kerja WNI (Pasal 12)

·        Izin penanaman modal asing jangka waktu berlakunya maksimal 30 tahun (Pasal 18). Kalo ini sudah berakhir, maka perusahaan asing ybs harus melanjutkan usahanya di bidang yang lain atau mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. (Pasal 7 UU No.6/1968)

·           Investor diberikan hak transfer yaitu hak untuk mengkonversi nilai suatu barang dengan mata uang asli dengan nilai tukar rupiah pada saat itu. Untuk akun-akun seperti :

·        Laba Bersih

·        Biaya tenaga kerja asing

·        Penyusutan aktiva tetap

·        Lain-lain

·        (Pasal 19)

·        Dalam penanaman modal dapat dilakukan kerjasama antara modal asing dan dalam negeri (Pasal 23)

·        Perusahaan wajib menjalankan perusahaannya dengan azas-azas ekonomi yang tidak merugikan kepentingan negara (Pasal 26)

·           Perusahaan – perusahaan yang seluruh modalnya adalah          modal asing wajib memberi kesempatan bagi modal dalam   negeri untuk masuk setelah jangka waktu tertentu dan   menurut imbangan yang telah ditentukan pemerintah (Pasal  27)

*Larangan-larangan

·        Investor modal asing dilarang untuk menjalankan perusahaannya pada bidang-bidang tertentu, seperti :

1.      Pelabuhan

2.      Produksi, Transmisi, dan distribusi listrik

3.      Telekomunikasi

4.      Pelajaran

5.      Penerbangan

6.      Air minum

7.      Kereta Api Umum

8.      Pembangkitan Tenaga Atom

9.      Mass Media

10.  Bidang Pertahanan Negara. Mis: Produksi Senjata, Peledak, dsb

(Pasal 6)

·        Perusahaan asing tidak boleh melakukan usaha gabungan dengan modal asing (Pasal 23 UU No.6/1968)

Revisi Undang-Undang Penanaman Modal Asing

·        Pasal 15 UU No. 6/1968 dirubah bunyinya seluruhnya, namun untuk isinya yang berubah hanya:

·        Ada tambahan pembebasan bea balik nama untuk kapal-kapal yang baru mendaftarkan untuk pertama kalinya, selama 2 tahun setelah perusahaan ybs. mulai berproduksi.

·        Pembebasan pajak dividen selama 2 tahun pertama selama di negara si penerima dividen tidak dikenakan pajak dividen.

·        Modal dalam negeri adalah Modal yang berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional, atau swasta asing (sepanjang tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1/1967). Pihak swasta yang dimaksud dapat berupa perorangan atau badan hukum. (Pasal 1)

·        PMDN  Penggunaaan modal dalam negeri baik secara langsung atau tidak, untuk menjalankan usaha. (Pasal 2)

            Penanaman modal langsung        : membeli perlengkapan.

            Penanaman modal tak langsung : beli saham, obligasi, dll.

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang minimal 51% adalah modal dalam negeri. (Pasal 2)

·        Pemilik modal berhak sepenuhnya menentukan direksi perusahaan ybs (Pasal 18)

·        Perusahaan2 (Nasional/Asing) yang berkedudukan di Indonesia, wajib menggunakan tenaga kerja WNI, kecuali ada suatu posisi yang belum bisa dijabat oleh tenaga WNI (Pasal 19)

Pembebasan dan Keringanan Perpajakan

·        Modal-modal yang ditanam dalam usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, peternakan, perindustrian, pariwisata, perumahan rakyat, dan bidang produktif lain, tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak dan dibebaskan dari pajak kekayaan serta tidak dikenakan bea materai modal. (Pasal 9, 10, 11)

·        Penanaman modal baru pada bidang – bidang usaha di atas dibebaskan dari pajak perseroan. Pemegang sahamnya juga dibebaskan dari pajak dividen. Kedua pembebasan ini dalam jangka waktu dua tahun sejak perusahaan mulai produksi.(Pasal 12 ayat 1)

            Keringanan pajak ini bisa berupa tarif selektif atau penyusutan yang bermanfaat bagi perusahaan, dll.

·        Modal-modal yang ditanam dalam usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, peternakan, perindustrian, pariwisata, perumahan rakyat, dan bidang produktif lain, tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak dan dibebaskan dari pajak kekayaan serta tidak dikenakan bea materai modal. (Pasal 9, 10, 11)

·        Penanaman modal baru pada bidang – bidang usaha di atas dibebaskan dari pajak perseroan. Pemegang sahamnya juga dibebaskan dari pajak dividen. Kedua pembebasan ini dalam jangka waktu dua tahun sejak perusahaan mulai produksi.(Pasal 12 ayat 1)

·              Keringanan pajak ini bisa berupa tarif selektif atau penyusutan yang bermanfaat bagi perusahaan, dll. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembebasan / keringanan pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 17)

Revisi Undang-Undang PMDN

·        Kelonggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1)

·        Pasal 11 dihapuskan (Pasal 1 ayat 2)

·        Pasal 12 diubah seluruhnya menjadi:

·        Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal.

·        Pembebasan bea balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kalinya

·        Pasal 15 dihapuskan (Pasal 2)

·        Perubahan-perubahan lain yang terdapat di Undang-Undang No. 12/1970 tidak seluruhnya mencakup perubahan isi Undang- Undang PMDN yang lama. Maksudnya hanya bunyinya saja yang berubah. Isinya tetap sama.

A. Kapan suatu Perusahaan dapat dikatakan sebagai Perusahaan PMA?

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut (Ps. 1(3)):
a. Merupakan kegiatan menanam modal
b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun bentuk penanaman modal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya (Ps. 5(3)):

a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
b. Membeli saham; dan
c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA. Sebagai contoh, sebuah perusahaan lokal (PT ABC) menjual 5% sahamnya dalam rangka penambahan modal. Selanjutnya sebuah perusahaan asing (XYZ Co. Ltd) bermaksud membeli saham tersebut. Maka setelah beralihnya saham tersebut kepada XYZ Co. Ltd, PT. ABC akan berubah menjadi PT PMA setelah melalui prosedur yang dijelaskan pada bagian 3.

B. Apa-apa saja jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan  PMA?

Adapun jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah Perusahaan PMA diatur dalam Perpres No. 76 Tahun 2007 dan Perpres No. 77 Tahun 2007 jo. Perpres No.111 Tahun 2007. Adapun klasifikasi daftar bidang usaha dalam rangka penanaman modal terbagi atas:

a. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, seperti Perjudian/Kasino,  Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keratin, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dll), Museum Pemerintah, Pemukiman/Lingkungan Adat, Monumen, Objek Ziarah, Pemanfaatan Koral Alam serta bidang-bidang usaha lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perpres No.111 Tahun 2007.
b. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perpres No.111 Tahun 2007):

1. Dicadangkan untuk  UMKMK;
2. Kemitraan;
3. Kepemilikan modal;
4. Lokasi Tertentu;
5. Perizinan khusus;
6. Modal dalam negeri 100%;
7. Kepemilikan modal serta lokasi
8. Perizinan khusus dan kepemilikan modal; dan
9. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus.

C.  Bagaimana prosedur pendirian Perusahaan PMA di Indonesia (Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 – Mulai berlaku 02 Januari 2010)

Prosedur pendirian perusahaan PMA dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu:
a. Pendirian perusahaan baru;
b. Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada.

Adapun bentuk perusahaan PMA ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (Ps.5(2) UUPM). Terhadap perusahaan PMA ini, dapat berbentuk kantor perwakilan (Representatives Office), Joint Venture ataupun bentuk-bentuk lainnya.
Adapun skema umum permohonan izin penanaman modal pada tahap pengajuan di BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan atas perusahaan PMDN yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PMDN menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan layaknya mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan eksisting, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan (TDP dan NPWP), melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Dalam Perka BKPM ini, perubahan-perubahan dapat mencakup:
1. Perubahan Bidang Usaha atau Produksi
2. Perubahan Investasi
3. Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing
4. Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau Non PMA/PMDN
5. Perpanjangan JWPP
6. Perubahan Status
7. Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya
8. Penggabungan
9. Perusahaan/Merger

Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan pada saat mengajukan permohonan untuk mendirikan PMA di Indonesia adalah:

1.      Formulir yang dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal sebagaimana diatur dalam Perka BKPM No. 12 Tahun 2009;

2.      Surat dari Instansi Pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan Negara yang bersangkutan dalam hal pemohon adalah pemerintah Negara lain

3.      Paspor dalam hal pemohon adalah perseorangan asing

4.      Rekomendasi visa untuk bekerja (dalam hal akan dilakukan pemasukan tenaga kerja asing)

5.      KTP dalam hal pemohon adalah warga Negara Indonesia

6.      Anggaran dasar dalam hal pemohon adalah badan usaha asing

7.      Akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam hal pemohon adalah Badan Usaha Indonesia

8.      Proses dan flow chart uraian kegiatan usaha

9.      Surat kuasa (bila ada); dan

10.  NPWP

Setelah diperolehnya persetujuan PMA dari BKPM, maka persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Notaris dalam rangka perubahan Anggaran Dasar dan pembuatan Akta Jual beli Saham (bila penanaman modal tersebut dilakukan melalui jual beli saham). Setelah itu, maka proses selanjutnya adalah permohonan penyampaian persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan menyertakan semua dokumen pendukung. Setelah mendapatkan Pengesahan/Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, maka dilanjutkat dengan permohonan Izin Usaha Tetap melalui BKPM dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan sebagaimana tergambar dalam skema dibawah ini:

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

*Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal dalam Negeri

1.      Latar belakang, pengertian, dan ruang lingkup Pengaturan

·        Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDN

·        Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan

·        Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

·        Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia

·        Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta

·        Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri

·        Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing

·        Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif

·        Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

·        Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

·        Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia

·        Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara

·        PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum

·        PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

1.      Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN

·        Potensi dan karakteristik suatu daerah

·        Budaya masyarakat

·        Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

·        Peta politik daerah dan nasional

·        Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

1.      Syarat-syarat PMDN

·        Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

·        Pelaku Investasi : Negara dan swasta

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

·        Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

·        Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

·        Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah

·        Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

1.      Tata Cara PMDN

·        Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.

·        Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

·        Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN

·        BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN

·        Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

·        Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;

·        Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal

·        Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

 Pendapat dan saran kami adalah :

1. Segala bentuk bentuk investasi bisa di jadikan modal utama untuk memajukan perekonomian Indonesia sehingga dapat membentuk keseimbangan dalam kehidupan.

2. Kita harus selektif dalam mimilih calon investor dan melihat prospek kedepannya seperti apa, sehingga kita dapat membawa hasil positif dalam membangun perekonomian Indonesia dan bisa menjadi modal awal kita untuk memajukan negara.

3. Dalam penanaman modal dibutuhkan kerjasama antar individu, sehingga terdapat kerjasama yang biak dalam membangun perkonomian Indonesia.

Tugas 1 Perekonomian Indonesia

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PERUBAHAN

1.         Perkembangan Ekonomi Indonesia

            Setelah merdeka, Indonesia mulai berbenah diri untuk memulihkan perekonomian. Indonesia memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Indonesia menjalin hubungan dengan dunia luar dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekspor.

            Pada masa Presiden Soeharto, secara perlahan-lahan ekonomi bangsa Indonesia berhasil dipulihkan. Ekonomi bangsa Indonesia meningkat, bahkan diikuti oleh hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya di dunia, baik dalam bidang ekspor maupun impor.

            Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Presiden Soeharto dilakukan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek mengarah kepada Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Sementara itu, dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, politik, dan bahkan menuju kepada krisis kepercayaan menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto (21 Mei 1998). Para pengganti Presiden Soeharto secara berurutan yaitu B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono terus berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda bangsa dan negara Indonesia.

2.         Demokrasi Ekonomi

            Tingkat perkembangan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem politik yang dianut dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik pada suatu negara yang melaksanakan sistem ekonomi tertutup. Negara demokratis biasanya menganut sistem ekonomi pasar. Pada negara-negara yang telah maju perekonomiannya, sistem demokrasi dan ekonomi berjalan dengan baik dan saling mendukung di antara kedua sistem itu.

            Pada negara-negara yang sedang berkembang dan termasuk negara Indonesia, sistem demokrasi dan ekonomi tidak selalu dapat berkembang secara alamiah. Sistem-sistem itu lahir dan berkembang dalam budaya Barat, sehingga tidak semua negara yang menganut sistem demokrasi maka pembangunan ekonominya secara otomatis berhasil. Ternyata sistem demokrasi dan ekonomi Barat banyak ditentang oleh negara-negara lain di dunia seperti negara-negara yang berada di Amerika Latin. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesia pada masa itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan sosialisme.

            Sejarah telah membuktikan bahwa jalan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia pada masa itu tidak memberikan hasil, terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta tidak berhasil mengembangkan kehidupan demokrasi. Namun, di pihak lain hendaknya juga dipahami adanya keinginan pada waktu itu untuk tidak meneraokan begitu saja konesp-konsep politik dan ekonomi dari luar.

            Para pendiri Republik ini telah melihat perlunya dicarikan jalan yang memungkinkan negara ini dapat berkembang lebih maju di atas cita-cita keadilan sosial. Maka selain pernyataan secara politik bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, tetapi juga dalam bidang ekonomi bahwa Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi,

            Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33. Pada Pasal 33 tersebut dengan jelas tertulis pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia mengenai demokrasi ekonomi. Unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah asas kekeluargaan.

3.         Mewujudkan Demokrasi Ekonomi

            Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama hampir 30 tahun telah menghasilkan banyak kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Peningkatan pendapatan berjalan seiring dengan peningkatan taraf kecerdasan yang mencerminkan kemajuan pendidikan dan kesehatan bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dipelihara terus dengan rata-rata mencapai 7% per tahun. Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi Indonesia dari ekonomi agraris ke arah ekonomi industri, dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menuju ekonomi yang dimotori oleh sumber daya manusia, dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan, dari ekonomi tradisional menuju ke ekonomi modern, dan dari ekonomi yang didominasi negara ke ekonomi dengan peran masyarakat yang lebih besar.

            Dalam bidang perekonomian, Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Bahkan, Indonesia telah berani mengajak negara-negara di sekitarnya untuk mempercepat terbentuknya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara dan di wilayah Asia Pasifik. Bangsa Indonesia merasa memiliki kemampuan untuk bersaing dan mengambil manfaat dari berkembangnya kesempatan yang lebih luas. Indonesia tidak merasa khawatir akan kalah bersaing, karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia telah berhasil melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini juga memberikan dorongan agar ekonomi Indonesia tetap tegak dan tidak tergoyahkan oleh pesaing-pesaing ekonomi dari bangsa dan negara lainnya di dunia. Namun demikian, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengagumkan itu hanyalah semu belaka. Ternyata fondasi ekonomi Indonesia begitu rapuh ini terlihat ketika krisis ekonomi dan moneter yang melanda Asia tahun 1997 dengan cepat menghancurkan perekonomian Indonesia.

4.         Indonesia di Tengah-tengah Globalisasi Ekonomi

            Memasuki abad ke-21, bangsa Indonesia bertekad untuk kembali menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang telah lebih maju ekonominya. namun tekad itu tidak akan ada artinya tanpa upaya untuk mengambil langkah-langkah yang konkret dan benar-benar ingin mewujudkan ekonomi tinggal landas secara lebih merata. Tantangan yang sudah jelas terbentang adalah liberalisasi perdagangan. Di wilayah Asia-Pasifik pada tahun 2010 / 2020 sebagaimana disepakati bersama dalam pertemuan APEC tahun 1994 di Bogor, sedangkan di kawasan ASEAN lebih cepat lagi yaitu tahun 2003.

            Gagasan liberalisasi dalam bidang perdagangan ini menimbulkan kecemasan untuk sebagian orang karena liberalisasi perdagangan itu dipandang akan lebih menguntungkan negara-negara maju. Pada negara-negara sedang berkembang dikhawatirkan dapat menyebabkan ketergantungan pada negara-negara maju semakin tinggi. Hal ini disebabkan negara-negara yang sedang berkembang belum mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan serta pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi yang belum kokoh.

            Di pihak lain menunjukkan bahwa negara-negara yang menempuh jalan ekonomi bebas dapat tumbuh lebih maju. Bahkan berbagai studi menunjukkan bahwa perdagangan dunia akan dapat meningkat dengan pesat melalui perdagangan bebas. Peningkatan volume perdagangan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dan juga peningkatan lapangan kerja, sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan.

            Perdagangan internasional merupakan pendorong kemajuan yang efektif, yang dibuktikan melalui percepatan proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara baru, yang berlandaskan strategi ekspor. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia adalah setuju atau tidak setuju, ikut atau tidak ikut dalam kancah perdagangan bebas. Pada kenyataannya, tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang dapat memilihtidak ikut, karena hal itu berarti tersingkir dari arus perdagangan dan pergaulan ekonomi masyarakat dunia.

            Dalam hubungan perdagangan internasional menganut asas resiprositas, yaitu kalau ingin sebanyak-banyaknya dan sebebas-bebasnya memasuki pasar orang lain, maka juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasuki pasar domestik. Makin lama, perbedaan pasar domestik dengan pasar internasional semakin tipis dan kabur. Oleh karena itu, pada akhirnya yang ada hanyalah satu pasar saja.

            Masalah yang harus dihadapi Indonesia bukanlah memperdebatkan prinsip dalam perdagangan itu, namun bagaimana upaya yang hendaknya ditempuh agar dapat memanfaatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan mengurangi kemungkinan terhadap dampak-dampak yang merugikan. Hal ini akan berhasil diatasi oleh bangsa Indonesia yaitu dengan meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing untuk memenangkan pacuan perdagangan di pasar dunia hendaknya didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan penguasaan kelembagaan. Kebijakan-kebijakan ekonomi baik makro maupun sektoral, baik moneter dan fiskal maupun di sektor rill harus serempak dan harmonis mendukung upaya ini. Sehingga ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan pesat serta sejajar dengan ekonomi negara-negara yang telah maju.

Sumber :

Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta : Erlangga.